PERJUANGAN KEBANGKITAN NASIONAL JILID 2
(Kaum Muda : Membangun Social Economy Defensif Mechanism)
(IT Trainer CTC Mandalawangi-Pandeglang, Banten)
Kebangkitan Nasional, sebuah Alur Sejarah
Kebangkitan Nasional 1908 menjadi penanda salah satu tonggak sejarah kebangsaan, tentunya dilatari setting sosial yang terjadi saat itu. Pelacakannya bisa dirunut pasca pemberlakuan politik etis, walaupun ada beberapa peristiwa penting yang mengintrodusir terjadinya "Ledakan" pergerakan di masa itu. Sebagaimana diketahui, sejak revolusi pengetahuan-teknologi era Renaissance di Barat yang melahirkan Revolusi Industri telah memacu perubahan besar pada tatanan Dunia, persaingan antara Negara bangsa di Eropa melalui pencarian dunia baru yang di iringi praktek imperialisme. Menjadi operasi strategis atas alur capital melalui akumulasi primitif. Indonesia tidak luput dari proses ini ketika masuknya bangsa Portugis, Belanda, hingga Jepang.
Belanda masuk sejak Tahun 1596-Cornelis De Houtman di Banten – dan puncaknya pada masa kekuasaan VOC-kongsi dagang pemerintah Belanda-, VOC melalui eksploitasinya tahun 1602 di bawah komando Gubernur Jendral Hindia Belanda, J.P Coen (meminpin 1619-1623 dan 1627-1629) melalui monopoli dagang, hingga meningkat pada terjadinya re-organisasi capital; dari tadinya praktek monopoli "alamiah" dalam perdagangan rempah-rempah (atas cara pandang sirkulasionis), hingga penggunaan kekuatan politik untuk melaksanakan culturestelselsurplus value komoditi Nusantara di pasaran Eropa. (Tanam paksa) kurang lebih selama 40 tahun (1830-1870) di bawah gubernur jendral Van Den Bosch, untuk membiayai peperangan yang terjadi di Eropa. Akses produksi-konsumsi dan bahkan distribusi ekonomi rakyat disingkirkan. Hingga VOC dapat melakukan hegemoni kelas borjuasi pribumi, hal tersebut terjadi karena VOC dapat menghasilkan
Kemenangan kaum Liberal di Belanda berakibat pada di gantikannya era tanam paksa dengan program politik etis. Pemiskinan di tanah Hindia Belanda dijadikan sebagai basis argumen kaum Liberal untuk menyerang kebijakan ekonomi-politik pemerintah Belanda. Van De Venter, pokok pikirannya “Trias Politica” (Trias Van Deventer ) yakni; Irigasi, Emigrasi, dan Edukasi yang di tuangkan dalam majalah De Gids 1899 dengan judul tulisannya “Een Eerreschuld” (Debt of Honour) atau utang Budi, mengkritik kebijakan Pemerintah Kolonial yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat pribumi, terutama di akhir abad ke-19. Menurut Van De Venter pemiskinan masyarakat pribumi adalah hutang yang harus di bayar. Program politik dari politik etis ini lalu dicanangkan tahun 1901 oleh ratu Wilhelmina untuk tanah koloni.
Bagi kaum Liberal Belanda, politik etis secara ekonomi-politik adalah kewajiban pemerintah Belanda untuk menyiapkan infrastruktur bagi masuknya modal swasta ke negeri jajahan. Swasta menuntut keterlibatan pada pengelolaan ekonomi Negara jajahan, yang pada saat bersamaan menuntut minggirnya Negara sebagai aktor utama. Pemiskinan yang melanggar kemanusiaan adalah propaganda bagi kebutuhan tenaga terdidik untuk perkebunan di Jawa dan luar Jawa, termasuk di dalamnya program irigasi dan emigrasi.
Di sisi lain, politik etis justru menjadi semacam nemesis (paradoks pendidikan) yang output-nya justru di pakai untuk melawan Belanda. Maka secara bertahap, kesadaran keterjajahan menimbulkan berbagai perlawanan, dari yang tadinya lokal ke Nasional. Hal ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternalnya. Faktor internal tersebut adalah penderitaan penjajahan (rasa senasib seperjuangan); Pax Nederlandica yang telah memberi jalan kesatuan bangsa; komunikasi dan transportasi yang semakin maju; konsolidasi bahasa melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan; Pergerakan Nasional sebagai reaksi terhadap lahirnya semangat kedaerahan; inspirasi kejayaan Majapahit dan Sriwijaya, dsb. Sedangkan faktor eksternalnya: adanya spirit dari kemenangan Jepang atas Rusia; perlawanan rakyat India; revolusi kaum muda Turki 1908 (Musthafa Kemal Fasha); revolusi Tionghoa 1911 (Dr,Sun Yat Sen), dsb.
Begitu politik etis dilaksanakan, dibukalah sekolah untuk anak-anak Eropa dan untuk anak-anak pribumi, sekolah-sekolah inilah yang kemudian melahirkan lapis-lapis sosial terpelajar dalam masyarakat pribumi. Dr. Wahidin Sodirohusodo, yang pada tahun 1901 memimpin majalah “Retnodoemilah” yang di terbitkan di Yogyakarta sejak tahun 1895, pada 1906 Ia keliling Jawa untuk merealisasikan keinginannya, yaitu kemajuan perubahan sosial, menurutnya akan tercapai dengan ilmu pengetahuan Barat lewat pendidikan formal dengan tanpa meninggalkan warisan lokal, indegeous knowledge. Safari ini juga dalam rangka mengumpulkan beasiwa (studiefonds), untuk meningkatkan pendidikan rakyat pribumi. Namun gagasan Wahidin tidak di sukai oleh kalangan priyayi (borjuasi) yang khawatir tersaingi. Tahun1907, di Jakarta dia bertemu mahasiswa STOVIA dan mendirikan perkumpulan pemuda dan mahasiswa, yakni Boedi Oetomo 20 Mei 1908. Personelnya di ketuai oleh Dr. Sutomo, Gunawan Mangun Kusumo (wakil ketua), Gondo Sowarno (sekretaris).
Benang Merah
Para pemuda - satu-satunya tenaga yang tersedia di tengah keadaan sosiologis yang ditentukan pemimpin-pemimpin hipokrit dan kelompok-kelompok politik oportunis serta situasi filosofis yang subur dengan agama dan ideologi ketidaksadaran, budaya dan pengetahuan pembodohan; satu-satunya tenaga yang tersedia ketika buruh dan tani belum seluruhnya menemukan kawan – adalah inti revolusi yang mempunyai tugas menghentikan dominasi dan hegemoni kesadaran kaum penindas atas mereka yang tertindas, sehingga rantai pembodohan-pemiskinan rakyat dapat segera dibuyarkan.
Gerakan kaum muda Boedi Oetomo meyakini bahwa perubahan sosial harus didorong oleh kemajuan sektor pengetahuan, yang akan memberikan efek domino pada sektor lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan, dapat menunjang proses industrialisasi yang ada. Tetapi pertanyaannya, apakah pendidikan di Indonesia Raya ini sudah merata untuk rakyat? terjangkau dan berkualitas ?. CTC sebagai pusat pendidikan alternatif rakyat yang memberikan pengetahuan Teknologi Informasi, dapat mendukung kebutuhan peningkatan produksi masyarakat, atas nilai tawar terhadap pasar misalnya. Kita tahu bahwa kemajuan Teknologi Informasi, kini menjadi bagian dari urat nadi sistem ekonomi.
Teknologi Informasi sampai saat ini, masih menjadi sesuatu yang eksklusif bagi rakyat, di Kabupaten Pandeglang saja hanya ada 7 (tujuh) buah warnet. CTC dalam hal ini memiliki peran penting dalam peningkatan Sumber Daya Manusia rakyat atas akses TI, Negara (Baca; Pemerintah) seharusnya membuat laju percepatan dalam bidang pendidikan, bukan melepas tangan. Karena, jika Teknologi Informasi (T I) dapat di akses oleh banyak kalangan, terutama kelas masyarakat menengah ke bawah, akan dapat memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan hidup, petani misalnya; melalui fasilitas TI dapat memberikan peluang bargaining position terhadap mekanisme pasar. Tentu saja syaratnya adalah berbasis komunitas, kenapa ? karena dalam perkembangan ini, peran Negara malah makin melemah. Terbukti dengan kegagalan Reformasi yang melahirkan oligarki politik, tak heran jika citra elit politik berperangai buruk, asumsi ini dibuktikan dengan terus memaraknya KKN dari para pengambil kebijakan, state administrator, sebagai bentuk kapitalisme birokratik. Sebagai strategi gerilya ekonomi-politiknya, maka rakyat harus membangun jejaring pengaman sosial-ekonomi yang tangguh. Disinilah peran Koperasi sebagai pelembagaan ekonomi rakyat, tentu saja bukan kopersi fiktif, yang telah memberikan citra buruk atas konsep koperasi sebenarnya.
Koperasi sebenarnya adalah Koperasi yang berbasis komunitas ekonomi rakyat, berbasis massa, yang telah berkembang semakin beragam strateginya; seperti credit union. Dengan koperasi berbasis massa yang kuat, rakyat akan dapat mengambil posisi tawar kuat terhadap mekanisme pasar (secara ekonomi; produksionis) dan juga dapat memberikan kekuatan massif dalam melakukan penekanan terhadap kebijakan Negara (secara politik). Sangat layak jika pemerintah didorong harus mendukung agenda CTC yang sedang kita laksanakan.
Membangun Social Economy Defensif Mechanism
Arus liberalisasi ekonomi-politik global, telah menimbulkan semakin kerdilnya peran Negara terhadap system ekonomi-politik nasional. Dan, malah Negara dengan system oligarki ekonomi-politiknya masih memberikan warna buruk; KKN, Pungutan Liar, Birokasi yang rumit, adalah bentuk penindasan dalam kerangka karakter kapitalisme birokratik.
Jelas dapat dijadikan landasan jika konsep ekonomi koperasi yang sejati, berbasis massa, dapat menjadi bandul perubahan sosial cukup besar sebagai system pertahanan ekonomi nasional, dengan terbangunnya mekanisme “Jejaring Pertahanan Sosial-Ekonomi”. Peran Negara yang memberikan dampak buruk atas kemajuan ekonomi, seperti pungli, korupsi, dsb, sehingga menumbuhkan high cost economy, jelas harus disingkirkan. Disinilah peranan penting CTC untuk membangun jejaring pertahanan sosial-ekonomi menjadi sangat penting, dan prasyaratnya adalah membangun koperasi berbasis massa yang bisa menjadi proyeksi CTC dalam jangka panjang.
Momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908-2008, menjadi media refleksi yang tepat dalam perjuangan terwujudnya Kebangkitan Nasional Jilid II. Dalam hal ini, kebangkitan nasional yang didorong pada 1908 terlahir sebagai respon kaum muda atas kesadaran fakta penjajahan yang sedang terjadi. Spirit tersebut harus tetap dipertahankan, demi masa depan perjuangan Nasional-Demokrasi-Kerakyatan. Membangun Social Economy Defensif Mechanismanak-anak pejuang rakyat, adalah bentuk strategi yang tepat dalam melangsungkan gerilya ekonomi nasional. dalam bentuk koperasi berbasis massa yang dirintis oleh kaum muda progresif,
Jelas bahwa sebagai bagian penting dari pembebasan bangunan atas di negara post-kolonial seperti Indonesia, tidak ada pilihan lain kecuali memperkuat basis bawah, dalam kerangka proletariat negara-bangsa. Negara-bangsa ini harus merasa ditindas dan mendapat ketidakadilan ekonomi sekaligus ketidakadilan diskursif. Secara kongkret proletarisasi negara-bangsa menjadi proletarisasi rakyat, jika tidak ada kesadaran kelas dalam Negara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar